Menurut pelajaran sejarah yang saya pelajari sejak zaman SD sampai SMA, negara kita katanya menganut sistem Demokrasi Pancasila, kebetulan masa sekolah saya dulu pada masa Orde Baru dengan gambar foto presiden di ruangan kelas tidak pernah berubah, hanya gambar wakilnya yang diganti tiap lima tahun. Kalau orang tua saya sekolahnya masih di era Orde Lama yang katanya otoriter namun masih disebut juga masa demokrasi, Demokrasi Terpimpin.
Sesuai asal katanya, secara singkat demokrasi dapat diartikan pemerintahan (kratos) yang dipimpin oleh rakyat (demos) atau kedaulatan di tangan rakyat. Dengan pengertian negara diatur oleh suara rakyat, bukan oleh raja, ratu, atau pun kaisar seperti halnya di negara yang menganut sistem kerajaan atau kekaisaran.
Bagaimana praktek demokrasi di Indonesia?
Kita sepakat mengakui Pancasila sebagai dasar negara bersama UUD 1945 sebagai konstitusinya. Inti demokrasi dalam sistem negara kita termaktub dalam sila ke empat Pancasila yang berbunyi ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.
Secara pribadi saya sering bertanya-tanya, sebagai rakyat apakah sekarang kita sudah dipimpin oleh wakil kita dengan hikmat kebijaksanaan ataukah malah dipimpin oleh permusyawaratan jahat dengan memanfaatkan nama kita?
Namun, bukan itu inti tulisan saya kali ini.
- Mengambil foto dari tulisan Kang Pepih
Di media massa sering kali kita mendengar istilah demokratis, secara leksikal kurang lebih artinya bersifat / berciri demokrasi (KBBI). Sehingga jika sesuatu bertentangan dengan arus utama (mainstream) rakyat atau suara terbanyak maka boleh dikatakan tidak demokratis. Ambil contoh saat pemilihan ketua RT, ternyata ada calon yang menggunakan cara-cara otoriter agar dirinya terpilih, misalnya dengan menekan pemilih, memanipulasi data, mengancam, dan sebagainya. Tentu dia akan dianggap tidak demokratis.
Baru-baru ini yang sempat muncul di media adalah kasus ‘pembredelan’ buku karangan George Junus Aditjondro berjudul “Membongkar Gurita Cikeas”. Tak lama setelah peluncuran perdana buku tersebut langsung hilang di pasaran sehingga dianggap ada upaya penghilangan secara paksa oleh pihak yang berwenang. Boleh jadi kegusaran masyarakat itu disebabkan oleh kasus sebelumnya yaitu pembredelan lima buku oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 23 Desember 2009 karena dianggap mengganggu ketertiban umum. (lihat http://www.goodreads.com/topic/show/260646-cabut-kewenangan-kejaksaan-agung-melarang-buku-was-lagi-pelarangan-b).
Kebijakan Kejagung itu langsung disambut Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) selaku penerbit salah satu buku yang dibredel berjudul “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto” karya John Roosa dengan sebuah pernyataan sikap yang berisi dua tuntutan yaitu pencabutan surat keputusan Kejagung dan pencabutan semua aturan hukum yang mengekang kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan informasi kepada pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat.
Dalam hal ini, pemerintah dianggap tidak demokratis karena tidak sesuai arus utama rakyat yang menginginkan kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.
Bagaimana praktek demokrasi di Kompasiana?
Beberapa waktu lalu saya menyempatkan membaca ulasan atau ‘pernyataan sikap’ dari seorang admin Kompasiana. Pada tagline tulisan admin, Pepih Nugraha menulis http://blog.kompasiana.com/2010/01/04/mengapa-admin-kompasiana-membekukan-akun-ftr/ yang ternyata disambut positif oleh para kompasianer, kecuali kompasianer Faizal Assegaf selaku penggagas FTR tentunya.
Di sini saya cuma mau menyoroti masalah tersebut dipandang dari pengertian demokrasi seperti yang saya paparkan di awal tadi. Demokrasi di kompasiana berarti kedaulatan ada di tangan kompasianer, bukan di tangan admin. Maaf saya menganalogikan admin sebagai raja atau kaisar, sekedar mencocokkan dengan ulasan awal tadi.
Jadi kalau admin sudah ‘membredel’ akun FTR tersebut sebagai ulangan atas kasus yang sama pada akun Ceritapuri (lihat http://new-media.kompasiana.com/2009/11/10/dengan-tidak-hormat-kompasiana-bekukan-akun-ceritapuri/) apakah itu tandanya admin sudah menggunakan kekuasaannya untuk melampaui sistem demokrasi kita, maksudnya demokrasi kompasiana ???
Jika harus merunut pada sila ke empat Pancasila tadi, kita belum tahu bagaimana arus utama kompasianer saat ini karena belum pernah dilakukan survei suara mereka layaknya sebuah pemilu dalam Demokrasi Pancasila. Bisa jadi mainstream di kompasiana ini menolak pembekuan kedua akun tersebut, namun jika melihat tanggapan positif pada tulisan ‘pembredelan’ akun FTR, mustahil arus utama di kompasiana ini pendukung FTR.
Tapi jika seandainya dilakukan ‘pemilu kompasiana’ dan hasilnya ternyata menolak pembekuan tersebut, maka dengan menyesal admin kita ini dianggap tidak demokratis.
Terlepas dukung mendukung Federasi Timur Raya (FTR), saya sendiri tidak mengenal penggagasnya meskipun dia sering nempel di halaman profil saya sekedar untuk ‘promosi’ postingannya. Saya sendiri tinggal di Sumatera bagian barat sehingga tidak ada kaitannya dengan FTR tadi. Artinya saya memandang ‘pembredelan’ akun tersebut dari kaca mata seorang kompasianer yang independent.
Saya ingin cerita sedikit mengenai demokrasi di daerah saya.
Suatu ketika pemerintah pusat menyediakan dana sebesar Rp 5 miliar guna membangun tanggul penahan abrasi laut, mengingat daerah saya di tepi barat Pulau Sumatera yang setiap saat menerima gempuran dahsyat gelombang Samudera Hindia tentu pembuatan tanggul sangatlah urgen. Untuk diketahui jalan lintas barat Sumatera yang melewati daerah saya itu ada beberapa ruasnya yang tinggal satu meter, tergerus air laut.
Rupanya dana tersebut dikelola oleh beberapa pejabat yang dari gelarnya saya tahu dia basic ilmunya ekonomi, ada tulisan S.E. di belakang namanya. Tapi ada satu nama yang sangat saya kenal di bagian konstruksi, gelarnya cukup mencolok dan mentereng, S.T., Sarjana Teknik, kalau dulu Insinyur namanya, sama dengan presiden pertama negara kita yang pernah membangun masjid jamik di tempat saya tinggal sekarang, Ir. Sukarno, tanpa Hatta. Ternyata dia tidak diikutkan dalam proyek pembuatan tanggul tersebut.
Apa yang jadi masalah?
Karena mengikuti gaya demokrasi dimana suara terbanyak yang berkuasa, bertentangan dengan sila ke empat Pancasila yang mengamanahkan musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan (ilmu pengetahuan dan moral) akhirnya proyek tanggul abrasi tersebut ditangani para Sarjana Ekonomi, bukan oleh ahlinya yaitu Sarjana Teknik. Yang terjadi selanjutnya adalah belum juga diresmikan tanggul tersebut sudah jebol dan hilang ditelan ganasnya ombak Pantai Barat Sumatera yang sering masuk running text Metro TV berketinggian mencapai 5 meter. Bupati pun bukan kepalang malunya, diekspose di koran lokal mencak-mencak kepada para bawahannya yang bergelar S.E. itu.
Begitu jahatkan demokrasi sehingga harus mengorbankan uang rakyat sebesar Rp 5 miliar sia-sia belaka hanya karena bukan insinyur yang menanganinya? Para praktisi dan ilmuwan tentu akan tertohok hatinya bagaimana bisa sebuah ilmu diinjak-injak sistem demokrasi. Tanpa mengecilkan peran, pantaskah menyamakan satu suara tukang batu dengan satu suara insinyur? Atau satu suara tukang becak disamakan dengan satu suara dokter, dalam hal pembuatan keputusan?
Ada benarnya juga kata Nabi Muhammad, “jika suatu urusan diberikan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya”, dalam hal ini kehancuran tanggul abrasi tersebut tentunya. Atau pepatah Barat “the right man on the right place”. Namun semua itu tidak berlaku pada demokrasi kita saat ini, keputusan adalah suara terbanyak, entah yang banyak itu koruptor atau bukan pokoknya asal demokratis.
Mari kita tanyakan kepada pemerintah dan admin berkaitan dengan ‘pembredelan-pembredelan’ tersebut…
Tags: minami, kompasiana, demokrasi, pembredelan
Itu bukan salah demokrasi, tapi salah kelola, lebih2 ada udang dibalik batu pada proses penunjukannya.
+1
-1
apakah kesalahan kelola karena hasil dari sebuah sistem demokrasi yg diterapkan?
+1
-1
Kesalahan kelola yang datang dari sistem DEMOKRASI masih lebih baik dari kesalahan kelola yang datang dari sisten NON_DEMOKRASI, minimal sistem DEMOKRASI terhindar dari masalah HAM.
+1
-1
waktu era demokrasi pancasila jaman pak harto masih banyak pelanggaran HAM lho bang.. 
+1
-1
Namanya saja DEMOKRASI PANCASILA, tapi benar2 pak Harto lupa arti kedua kata itu sehingga negara ini menjadi DemoHarto PancaHarto. Itu sebenarnya yang terjadi, jadi lihatlah isinya jangan bungkusannya.
+1
-1
tapi orang-orang kita ini sudah terbiasa melihat sesuatu dari judulnya eh bungkusnya sesuai kata bang petrus tadi, contoh gampangnya bang hadi samsul yg komen di bawah itu, dia hanya melihat judul tanpa membaca utuh tulisan ini, namun lucunya bisa memberi kesimpulan..ternyata salah khan simpulannya itu, sama dg bangsa kita kebanyakan mungkin bang, saya setuju dgn anda
+1
-1
Setuju mas, kayaknya memang perjalanan sebuah bangsa begitu, yang kita sesalkan kanapa negara2 yang dulu berada dibelakang kita sekarang berada didepan kita seperti Malasia, Vietnam, Philipina, dan besok2 Kamboka. Bercermin disitu pasti ada yang salah dalam pengelolaan bangsa ini.
+1
-1
Kalau tidak ada yang mengelola ini blog, lah terus pegimane urusannyeee….?
Mendingan ada yang mengatur jadi bisa terkelola dengan baik, ada yang menggawangi….
+1
-1
benar teteh, semua harus ada yg mengelola, termasuk admin kompasiana yg saya yakin matanya kepyar-kepyar menyortir jutaan tulisan, hehe..
+1
-1
jangan disamakan ya.
semoga lebih banyak belajar lagi.
salam.
+1
-1
+1
-1
sudah saya baca tapi kok tapi kok tidak ada data yg menyebutkan nkri dikalahkan freeport..
+1
-1
biasa iklan tak bertanggung jawab. mereka telah mengirim teman-teman FTRnya untuk menjadi benalu di Kompasiana. berhati-hati.
+1
-1
@ nengsi :
kalo memang iklan sesuai kata bang sembiring, sebaiknya gunakan data akurat dan link-link yg bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,,makasih sekedar usul.
@ edi santana :
kalo boleh tahu kira-kira siapa saja ya benalu-benalu itu, terima kasih dah mengingatkan
+1
-1
lihat yang masuk di awal tgl 4 januari (saat awal akun faisal) dan setuju tanpa syarat atas semua perkataannya di tulisan faisal. ada yang sekantor karena IP adressnya sama. atau malah orangnya sama hanya nama berbeda.
+1
-1
hehe…berarti masih numpang internet kantor dong 
+1
-1
demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa syarat
+1
-1
bagaimana dgn peluncuran buku-buku yg ‘mengganggu ketertiban umum’ tersebut? mereka melanggar syarat khan?
+1
-1
banyak cara untuk mengeluarkan ide, jika ada seseorang yang merasa kebebasan berdemokrasinya tergganggu saya sarankan untuk mengeluarkan idenya dengan cara cara lain,setiap orang bebas membuka blog pribadi,atau membuat buku sekalian,
Admin kompasiana memiliki hak, dan memiliki otoritas lebih untuk menjaga rumah yang dia kelola.
demokratiskah untuk memaksakan kehendak kita?
salam persahabatan
+1
-1
a. admin kompasiana memiliki hak…
b. pemerintah republik indonesia memiliki hak…(pula)
c. kesimpulan?
+1
-1
Kesimpulannya gampang, kalau sudah tidak betah di Kompasiana atau di Indonesia ya tinggal angkat kai, gitu saja kok repot
+1
-1
mudah-mudahan segera ada pencerahan dari kasus pembredelan itu.
+1
-1
sementara ini saya mendukung pembredelan buku-buku itu, termasuk juga akun-akun kompasiana yg dapat memecah belah stabilitas kompasiana..demi kepentingan umum khan?
*salam
+1
-1
Kesimpulanya:
mungkin admin merasa sdh melakukan kewajibanya, karena menganggap akun yang di hapus lebih bermamfaat di banding jika tetap manmpilkan isu isu FTR,
kompasianer (rakyat RI) memiliki kewajiban untuk menghargai keputusan itu,apalagi mayoritas kompasianer yg lebih sepakat tuk di hapus.
tapi jika para FTR menulis di tempat lain,lalu admin dan siapapun tetap mau membredelnya,menurut saya itu baru tidak demokratis.
bagi saya isu FTR, justru mencederai demokrasi.
Salam diskusi
+1
-1
maksih bang rustan atas masukannya, namun sesuai inti tulisan saya ini :
c. kesimpulan : pemerintah dan admin kompasiana dalam hal sebagai pemegang kuasa kos-kosan/NKRI memiliki wewenang yg sama untuk membredel buku dan akun tersebut
*salam
+1
-1
Sepertinya ftr ini sangat tante bela. Pemilihan judul diatas merupakan pencucian tangan dari niat pendukungan ftr. Dengan diembel-embeli tanda tanya. Wajar saja jika tuan rumah mengusir seorang tamu yang membuat api ditengah rumah. Yang dapat membakar seisirumah. Judul diatas patutnya ditanyakan pada diri tante sendiri, jadi?
+1
-1
nanti saya ganti deh judulnya, karena ternyata ada yg belum paham inti tulisan saya ini
*salam
+1
-1
barangkali juga demokrasi sekarang ini di play setan (plesetan) menjadi democrazy, spt di metrotv itu
atau demokrasi yang demonstrastis (memaksakan kehendak) atau demokrasi reformasi (ply setan lagi, jadi demokrasi repotnasi, yang penting urusan perut penguasa terpenuhi) atau demokrasi moderasi (dulu kompasiana punya rambu awaiting moderation),
kompasiana wajah baru idealnya lebih demokrasi moderat, ‘kali
artinya menampung menyediakan semua aspirasi kompasianers yang masuk. ada kapling khusus untuk menampung postingan yang berbau sara, pornografi-pornoaksi dll, dsb
biar para kompasianers sendiri yang menilai, menghujat, memvonis postingan yang masuk
vivo prodemokrasi……………….
+1
-1
terima kasih bang arifin masukannnya…
benar pak biar kompasiana ini sesehat slogannya, memang perlu pembatasan-pembatasan yg diperlukan
*salam
+1
-1
jujur saya cuma membaca judulnya saja, dan menebak kemana arah pemikiran minami.
kita ini menumpang di kompasiana, kata bapak blogger public kompasiana, Prayitno Ramelan, ibaratnya kita ini sedang ngekost disini,
jadi menurut saya yaaa terserah yang punya rumah kost dong apa mau nerima atau mau ngusir…. kalo ada yang berupaya memecah belah, apa yg punya kost tiinggal diam??? kita belajar dengan pengalaman kasus ceritapuri untuk hal ini.
bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati???
coba cari deh artikel pak pray.
+1
-1
nah itu judulnya kenapa diganti???
coba telaah lagi deh hak dan kewajiban kompasianer
+1
-1
biar anda paham dgn inti tulisan saya bang, karena judul itulah kajian saya..kalo tidak saya ganti anda akan masih bingung..trima kasih
+1
-1
nah berarti yang kemaren judulnya menyesatkan dong???
+1
-1
bang hadi gak menghitung berapa judul-judul di kompasiana yg menyesatkan sesuai pendapat anda, lihat saja (maaf gak persis) :
“gus dur dibunuh!”
“gus dur pahlawan? tunggu dulu!”
“selingkuh dengan cewek berjilbab”
“ustazah pindah agama”
dan muasih banyak judul yg tentunya akan anda anggap sesat juga jika patokannya judul lama tulisan ini
*terima kasih mudah2an bang hadi paham
+1
-1
nah itu dia, berarti sudah menangkap maksud saya. sory ya hehhehe
+1
-1
hehe…ya begitulah, sama2 bang, piss deh kalo gitu..
+1
-1
klu bicara demokrasi harus membuka diri dan berani utk dikritik, tuan rumah yg baik tidak menjadikan tamu sbg musuh bersama, apalagi si tamu kritis terhadap kejahatan neolib dan perampokan uang negara. klu saja admin FTR bisa diaktikan lagi, maka banyak kekhawatiran palsu yg dibangun oleh sentimen sempit olehh rekan2 dapat diluruskan. Bukan menghukum scr sepihak dan tidak memberikkesempan bagi terdakwa utk membela dirinya….
saya sepakat: PEMBREDELAN AKUN FTR MIRIP DGN KASUS PRITA yg diadili scr sepihak lantara hanya berbeda pendapat… INIKAH WATAK DASAR ADMIN KOMPASIANA.
Saya akan menulis 100 judul/tulisan ttg KEJAHATAN KAPITALISME MEDIA KOMPAS DGN SANTUN DAN FAKTUAL… APAKAH HAL ITU JUGA AKAN DIBREDEL…?
+1
-1
waduh saya gak ikut-ikutan ya, kalo mau nulis seratus atau seribu mending bikin blog di tempat lain deh sesuai masukan bang arifin di atas, kalo di sini nanti dibredel lagi lho mbak nengsi..
*salam
+1
-1
@ nengsi, anda itu hanya bisa bicara dan jualan jamu tanpa bisa menjawap tiap pertanyaan, ngisin2i ngaku putri Jawa yang ramah !!!
+1
-1
Nengsin itu salah satu benalunya. saya sangsi dia perempuan.
+1
-1
Waduh….,mbaca tulisan anda kok saya ndak ngerti apa maunya. Setahu saya, namanya demokarasi ya tetap ada batas-batas hukum yg mengaturnya to. Umpamanya seperti saya yg tinggal di negara bebas minuman beralkohol, saya mau minum berbotol-botol ndak ada yg nglarang, sapai klengerpun (mabuk) ndak ada yg ambil pusing. Tapi…,dalam mabuk itu saya menganggu atau ada yg merasa terganggu..,ndak lama pasti datang polisi (polisi disini anti sogok lho). Kalau udah datang polisi, urusannya cuma dua, mau bayar denda atau masuk hotel prodeo.
Nah….,saya pikir di Kompasiana hampir sama, pasti ada polisinya (peraturannya). Lha wong disini kita sudah boleh numpang dan gratis lagi, masa’ mau seenaknya, kan ndak boleh to, heheeheee.
Makasih,salam.
+1
-1
kalo di kompasiana ini ada polisinya (peraturannya) sesuai kata anda, di NKRI pun ada polisinya (kalo ini polisi beneran), masa’ mau seenaknya, kan ndak boleh juga to, hehehe..
*salam
+1
-1
demokrasi adalah menjalankan yg sudah disepakati bersama jangan sampai ada yg melanggar kesepakatan bersama apalagi dengan mengatasnamakan demokrasi
untuk menegakkan demokrasi memang harus berperang dengan orang2 yg anti demokrasi.
ciri2 orang yg anti demokrasi adalah orang yg suka melanggar kesepakatan bersama.
demokratiskah kita bila mengusir seseorang yg hendak mengubah suatu hal prisip yg sudah kita sepakati bersama..???
+1
-1
“ciri2 orang yg anti demokrasi adalah orang yg suka melanggar kesepakatan bersama”
elok nian mas kata-katanya, bisa jadi kata mutiara kayaknya, terima kasih masukannya..
*salam
+1
-1
Gimana mau full demokrasi, kan Kompasiana itu sebuah korporat atau bagian dari korporat dimana yg ditunjuk jadi pengurus teras bukan atas dasar pilihan rakyat tapi oleh pemilik toh?
Jadi wajarlah ada kebijakan spt itu, itu menurut saya lho.
+1
-1
ya minami kan baru gabung pak ragile, jadi belum tau aturannya kali hehehe
+1
-1
ya saya juga pecinta demokrasi dan HAM
tapi saya kira kudu bisa menempatkan diri dimana kita berada
coba kalo kita kerja di perusahaan, apa bisa full demokrasi???!!!
+1
-1
@ ragile,,
saya sepakat dengan bang ragile, memang kita harus ikut aturan di mana kita menumpang, termasuk di NKRI ini, itu juga menurut saya *salam
@ hadi samsul,,
iya, saya masih kemarin sore di sini jadi wajar sering salah, mohon petunjuknya *salam
+1
-1
KLARIFIKASI (MOHON DIBACA) :
sebelum saya tanggapi satu per satu perkenankan saya mengklarifikasi tulisan saya, terutama yg belum membaca tulisan ini secara utuh, jadi yg cuma baca judulnya jangan memvonis dulu, apakah setiap postingan dari kompasianer selalu dianggap negatif hanya karena judulnya..
jadi begini saudaraku…
saya sama sekali tidak mendukung FTR namun wacananya ternyata mampu membuat kompasiana ini bisa ramai, tentu berkah buat pemilik kost -mengambil istilah pak pray dan bung hadi di atas- kita ini yaitu kompasiana dan kompas sendiri..ratingnya akan naik, otomatis.
berkenaan dgn demokrasi dlm tulisan saya..
seandainya kita menumpang kost di kompasiana ini apakah tidak sama ketika kita juga menumpang hidup di negara ini? lihatlah para eks-tapol PKI dulu yg tidak diperkenankan hidup di Indonesia, hidup mereka terlunta-lunta di negeri orang, pastinya mereka ingin pulang, seperti kisah Ical / Andrea Hirata ketika ngobrol dgn mereka dlm salah satu tetralogi novelnya..
saat ini para aktivis HAM termasuk ISSI spt yg ada di tulisan ini menuntut pemerintah tidak membredel buku2 tersebut, mereka menuding pemerintah tidak demokratis..
jika patokan kita seperti kebijakan admin kompasiana, jadi menurut penulis pemerintah pun telah bertindak sesuai wewenangnya…
mereka menganggap buku tersebut telah mengganggu stabilitas kos-kosan eh maksudnya NKRI, mereka bisa menjadi bibit perpecahan, bukankah kita selalu membela NKRI?
saya harap kita sadar dan maklum dengan kebijakan pemerintah dan admin kompasiana ini, demikian inti tulisan saya ini kawan, semoga dimengerti..
kalo memang perlu dan kawan-kawan tidak salah tangkap nanti judulnya saya ganti (pertama kali buat saya)
+1
-1
terima kasih….
mari kita rajut perbedaan diantara kita dengan menghendari doktrin persatun dan kesatuan kosong… telah terbuti 60 tahun negeri ini bersatu scr alami, yg kita butuhkan adalah keadilan, kebinekaan dan kesehjahteraan. Di internal FTR, tiga kata trsebut menjadi landasan perjuangan, sementara kata persatuan dan kesatuan menjadi sesuatu yang kami waspadaai krn telah terbukti hanya menjadi doktrin/slogan pembodohan bagi rakyat…
Oh iya, kok pendukung NKRI tidak menembus 2005 juta… hanya puluhan orang saja, ini terbukti NKRI yg dibangun dengan slogan tidak laku!
+1
-1
waduh kalo bung faizal ke sini, biasanya bung zulfikar segera nyusul..piss aja ya..jangan ribut terus..
*piss semua
+1
-1
@Faizal Assegaf,
mengutip tulisan anda dialenia terakhir, menunjukkan kedangkalan cara berfikir dari anda.
+1
-1
@Faizal: definisi demokrasi secara utuh dalam benak anda gimana toh?
kalau asal katanya memang sudah anda cantumkan, tetapi praktek demokrasi dalam konsepsi anda seperti apa? kebebasan yang seperti apa? misalkan dikaitkan dengan kehidupan berbangsa ini? yang ada aturannya, ada UU-nya? bebas yg gimana? tolong dijawab
+1
-1
Bung faizal perlu tambahan pelajaran pendidikan pancasila biar tambah pinter..dulu kuliah di man ta?
+1
-1
memang Faisal Assegaf drop out dari Univiversitas Mercubuana, ndak lulus. pendemo bayaran. baca : http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/04/12/0003.html
+1
-1
”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” merupakan buah pemikiran mendalam - yang saat ini mungkin sudah dilupakan - untuk mengoreksi kelemahan sistem demokrasi, dengan menyeleksi peserta demokrasi tingkat tinggi agar hanya mewakili kalangan baik dan berniat baik dari beragamnya masyarakat kita. Di manakah pertimbangan itu sekarang?
+1
-1
tepat bung Imam, dan itulah yang hilang di jiwa NKRFI
http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/06/nkri-menuju-federasi-murni/
+1
-1
pertanyaan mas imam perlu jawaban bukan link itu bang faizal..piss
+1
-1
imam kuncoro sepertinya juga teman si faisal, karena mereka pasti bersahutan.
tentang faisal ia terlalu tak mamopu menjawab semua pertanyaan namun sok pintar. maklum lah tabiat,s usah dibuang.
+1
-1
Kepemimpinan adalah setelah demokrasi, karena pemimpin dipilih secara demokrasi, dan memimpin seringkali mengharuskan bertindak tidak demokratis karena menara pemimpin (mestinya) lebih tinggi dan matanya lebih jauh memandang.
Sepertinya, induk semang Kopasiana bertindak sebagai pemimpin(apa dipilihnya dengan demokratis yah? he he he…). Kita harus tunduk dan menghormati keputusan pemimpin, meski tak dilarang mendiskusikan ketepatan keputusan itu.
Jadi ingat perlakuan kita terhadap GusDur… Semoga anda berbahagia sekarang Gus…
+1
-1
sebenarnya saya setuju dgn istilah pak pray bahwa kompasiana ibarat rumah kost, jadi kompasianerlah yg harus taat..negara pun rumah kos besar bagi kita..
*trima kasih mas imam, salam kenal
+1
-1
Numpang saudaraku Minami untuk mengenal Assegaf and Geng
FAISAL ASSEGAF TERNYATA PENEROR
Ini bukti akurat:
SANDYAWAN DIANCAM DIBUNUH
(POLITIK): Dengan mengatasnamakan Islam, Faisal Assegaf mengancam akan
menyerang Romo Sandyawan secara fisik. Sebuah prasangka SARA yang tak sembuh.
Selembar fax meluncur ke ruang sekretariat Tim Relawan untuk Kemanusiaan
(6/9). Surat itu menyatakan asalnya dari Front Islam Maluku dengan
mencantumkan nama Arsi,SH sebagai koordinator aksi FIM dan Faisal Assegaf,
Ketua Kesatuan Masyarakat Muslim Maluku se-Jabotabek.
Isinya ada lima poin. Pertama, FIM melihat bahwa kerusuhan di Maluku adalah
satu skenario pembasmian terhadap umat Islam. Kedua, kerusuhan itu kemudian
dijadikan sebagai komoditi politik yang targetnya memojokkan umat Islam di
dunia internasional serta mengadu domba Polri & TNI dengan umat Islam di
Maluku. Ketiga, ada isu Ambon rusuh tanggal 9-9-1999 yang akan didalangi
oleh kaum separatis Kristen dan bila hal itu terjadi maka kerusuhan tersebut
merupakan bagian dari tanggung jawab Romo Sandyawan. Keempat, oleh karenanya
Romo harus memberikan solusi konkret mencegah kerusuhan dengan batas waktu
sebelum tanggal 9-9-1999. Dan terakhir, bila tidak ada solusi dan kerusuhan
meledak, maka FIM akan melakukan serangan fisik ke lokasi-lokasi aktivitas
Romo Sandyawan.
Para aktivis Tim Relawan sempat tercengang membaca fax tersebut, tapi Romo
Sandyawan sendiri tampak tak begitu menggubris ancaman tersebut. “Biarkan
saja,” kata Sandyawan. Sedangkan sang pengirim fax Faisal Assegaf
naga-naganya tidak main-main. Mahasiswa Universitas Mercubuana ini bahkan
mengancam, “Kalau perlu kita bisa bunuh. Seperti kami tulis, kami cinta
damai tapi lebih cinta mati syahid”. Faisal juga akan mengajak
rekan-rekannya di Front Pembela Islam untuk turut menyerang Romo dan
aktivitasnya.
Tapi tampaknya gayung Faisal ini tak bersambut dengan Front Pembela Islam.
Ketua FPI, Badaruddin yang kebetulan juga berasal dari Ternate Maluku,
menolak cara-cara bunuh seperti yang dilontarkan Faisal. “Ah Faisal itu
darahnya panas, masa akan kita ikuti cara bunuh-bunuh seperti itu. FPI
memang senafas idealismenya dengan FIM, soal Maluku adalah soal yang serius
bagi umat Islam tapi tidak dengan membunuh.” ujar Badaruddin yang lebih
memilih aksi massa sebagai bentuk protes.
AM Fatwa dari Partai Amanat Nasional punya pendapat lain. “Saya jadi ingat
cara-cara Opsus (Operasi Khusus) yang dilakukan tentara waktu Soeharto
sedang kuat-kuatnya. Ini nanti selanjutnya yang dihantam adalah orang
Kristen dulu, atau orang Cina, toko-tokonya dibakar, gerejanya diserang.
Lalu tentara menangkapi para aktivis Islam yang radikal-radikal. Ini kan
rumus lama, masa nggak hapal-hapal sih?”
Terlepas benar-tidaknya dugaan AM Fatwa, surat ancaman semacam ini
menunjukkan prasangka antar SARA yang tak sembuh-sembuh. Dan sayangnya,
negara yang direpresentasikan oleh pemerintahan Habibie saat ini tak bisa
menyembuhkan atau paling sedikit menyambung silaturahmi antar SARA tersebut.
Justru kebencian antar SARA dikipas-kipas demi mempertahankan posisinya. (*)
+1
-1
Mas Zulfikar Akbar anda yang nulis artikel ini yaa?
KOMPAS (sebar) BOHONG!
http://kompasinside.blogspot.com/2008/07/kompas-sebar-bohong.html
+1
-1
sudah ya bang zul dan bang faizal, silahkan baca klarifikasi saya di bawah..
*trima kasih
+1
-1
Kita di kompasiana ini gak bayar bung….jangan harap bisa bebas sebebas bebasnya……karena kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan……….
mas Faizal itu ingin mendirikan negara Federasi sendiri lewat FTR………..secara pribadi saya tidak setuju dan itu membahayakan kesatuan negara republik indonesia………..
+1
-1
lihat klarifikasi di bawah mas..trima kasih
+1
-1
pagi-pagi saya harus membuat klarifikasi kedua…
sejak saya membuat survei kompasiana tgl 26/12 lalu yg menyatakan 80,77% tulisan kompaisaner berseberangan dengan kebijakan pemerintah saya jadi sedikit tahu mainstream di kompaisana ini, hanya sedikit sekali yg mendukung kebijakan pemerintah..lihat http://polhukam.kompasiana.com/2009/12/27/survei-kompasiana-ternyata-8077-kompasianer/
–jika melihat kebijakan admin membredel akun FTR dan didukung para kompasianer saya rasa itu sudah sesuai karena ada tata tertib yg dilanggar…
–jika melihat kebijakan pemerintah membredel buku-buku saya rasa itu juga sudah sesuai karena ada undang-undang dan peraturan yg dilanggarnya..
–intinya kedua kasus tersebut telah mengganggu ketertiban umum, kalo FTR di dunia maya (kompasiana) sedangkan buku-buku tersebut di dunia nyata (yg tentu efeknya akan lebih dahsyat)
jadi kesimpulannya, kepada 80,77% kompasianer agar memahami kebijakan pemerintah tersebut dengan mengambil contoh kasus pembredelan akun FTR itu, sesuai demokrasi menurut komen pak haris munthe di atas yaitu “ciri2 orang yg anti demokrasi adalah orang yg suka melanggar kesepakatan bersama”
+1
-1
dan hati-hati bagi Faisal dan gengnya. karena ini sebuah media yang tertata rapi antara tulisan dan komentar. bukan iklan-iklan bak benalu. mohon bisa pintar. dulu faisal lulus nggak dari Mercu Buana?
+1
-1
wuakakakakakakakakakakakkkkk sudah lulus….SD
+1
-1
kalo saya lulus Universitas Mercu Suar lho bang edi..
+1
-1
Ah, ini kan hanya perebutan jabatan pimpinan dengan cara instan, tanpa meniti karir. Perkara orang yang dipimpin mah tetap aja susah, yang berubah adalah orang yang menjabat yang menjadi lebih kaya. Demokrasi hanya kedok untuk mencapai tujuan penyengsaraan orang.
+1
-1
ada benarnya mas rusmali,,dgn politik demokrasi kita bisa meraih jabatan pimpinan dengan cara instan, contoh mudahnya saja menegpora kita, andi malaranggeng, sebelum reformasi dia adalah staf di depdagri dan nyambi di LIPI, atasannya waktu itu adl ryaas rasyid, terakhir dia jd dirjen puod, eselon 1 di depdagri..sekarang lihat saja, andi jd apa ryaas jd apa?
instan khan? enak to? kayak mie instan, hehe..
+1
-1
Guest User 
Oleh Amir El-huda
- 1 Tahun Kompasiana, Sebuah Penilaian Awal - Salehudin Awal
- Demokrasi-Kedaulatan Rakyat?? - Boedi Tjahjono
- Presiden PKS Jadi Menterinya Presiden SBY - RACHMAD YULIADI NASIR
- Democracy atau Democrazy Sih? - Samdy Saragih
- “Contra Indictio” Demokrasi - muhammad rajab
- Matematik(it)a CICAK-BUAYA - kris bheda somerpes
- Polisi, Suatu Waktu - Rusdi Mathari
- Otonomi Daerah - anjrah lelono broto
